Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Dr Hassanudin menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12).
Acara yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi total dalam berbagai aspek pendidikan, pencegahan, dan penindakan tindakan pidana korupsi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas juga meresmikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri sebagai aplikasi umum.
Tak hanya itu, juga dilakukan peluncuran Integrasi Kanal Keluhan Jaga.id dan Sipemandu.
Ketua KPK Nawawi Pamolango mengatakan, peran serta masyarakat penting dalam upaya penindakan kasus korupsi di KPK.
“Pengaduan dari masyarakat pada beberapa kasus menjadi titik tolak dimulainya penyelidikan kasus korupsi dan berujung pada terungkapnya kasus tersebut. Secara empirik, sebagian besar kasus yang ditangani KPK berawal dari pengaduan masyarakat yang disampaikan pada kami secara langsung,” kata Nawawi.
Dia lalu mencontohkan, fenomena flexing (pamer kekayaan) para pejabat pemerintah di media sosial. Tindakan tersebut lalu direspons masyarakat dengan membandingkan Laporan Harta Kekayaannya yang dapat diakses secara terbuka di laman KPK.
“Beberapa berujung pada pengungkapan kasus korupsi,” ucap Nawawi.
Oleh karena itu, Nawawi berharap Presiden Jokowi memberikan teguran kepada para pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN secara tepat waktu.
Dalam kesempatan itu, Nawawi juga menyinggung upaya penindakan dan pencegahan korupsi untuk jangka panjang. Terkait ini, KPK akan melengkapi dengan pendidikan anti korupsi berupa penanaman nilai-nilai integritas ke aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
“Upaya ini harus dimulai segera untuk kemudian dapat kita lihat hasilnya pada beberapa tahun atau bahkan dekade ke depan. Investasi penanaman nilai ini kami lakukan berkolaborasi antara lain dengan Kementerian Dikbud dan Ristek, Kemenag dan kelompok masyarakat termasuk guru,” ungkap Nawawi.
Dia menambahkan bahwa sudah ada 3.000-an penyuluh anti-korupsi yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya, para penyuluh tersebut akan memberikan penyuluhan kepada kelompok masyarakat lain setelah mendapat pembekalan berupa sertifikasi kompetensi dari KPK.
“Mereka fokus pada penyuluhan tentang pentingnya anti korupsi di pelbagai lapisan masyarakat,” tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Sumut didamping bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Hasmirizal Lubis, Kepala Inspektorat Sumut Lasro Marbun, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Dr Ismael P Sinaga , serta Ichsanul Arifin Siregar S STP MAP selaku Kepala Badan Penghubung .
Juga turut hadir dalam acara ini segenap Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, para kepala daerah dan para undangan. ***