Profil Ringkas

Kantor Perwakilan Jakarta Provinsi Sumatera Utara

Kilas Balik Dasar Hukum Keberadaan dan Status Mess
Provinsi Sumatera Utara
Di Jl. Jambu No. 29 Menteng Jakarta Selatan

Keberadaan mess/pesanggrahan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Jambu No. 29 Menteng Jakarta Pusat, berawal pada tahun 1974, atas inisiatif Gubernur Sumatera Utara Marah Halim Harahap. Semula hanya berupa rumah, dengan beberapa kamar, yang difungsikan sebagai sarana penginapan bagi pejabat Provinsi Sumatera Utara yang berdinas di Jakarta. Khusus 2 kamar VIP diperuntukkan bagi Gubernur dan Ketua DPRD Sumatera Utara.

Staf mess yang dipekerjakan baru sebanyak 6 (enam) orang tenaga honorer, yang selain melaksanakan kegiatan sehari-hari mengurus mess, juga ditugasi membantu kelancaran urusan pejabat Provinsi Sumatera Utara ke berbagai Departemen dan lnstansi swasta. Pada saat itu Taman Mini Indonesia lndah (TMII) mulai dibangun Anjungan Daerah Sumatera Utara untuk kegiatan promosi pembangunan dan pariwisata Sumatera Utara. Anjungan ini kemudian dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan untuk mengisi even Jakarta Fair, yang pada masa itu berlokasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), terdapat Paviliun Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, yang mengambil bentuk Rumah Adat Mandailing, dengan pengelolaan di bawah Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Sumatera Utara.

Oleh karena semakin besarnya beban tugas dan meningkatnya intensitas kegiatan dinas para pejabat Provinsi Sumatera Utara di Jakarta dan sekitarnya, maka unit kerja yang ada di mess Jl. Jambu yang sehari-hari disebut sebagai “Perwakilan” Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan surat Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 442. 16/2 Tanggal 4 Agustus 1981 diusulkan untuk distruktural. Usul ini kemudian disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan Kawat Nomor 061/554/SJ Tanggal 16 Januari 1982, sekaligus menetapkan nomenklaturnya, yaitu: Bagian Promosi Pembangunan Daerah.

Atas dasar persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan Perda Nomor 6 Tahun 1983, dibentuklah unit kerja Bagian Promosi Pembangunan Daerah yang kedudukannya berada dibawah Biro Bina Pembangunan Daerah, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Unit kerja baru yang bereselon III B ini melaksanakan tugas pokok dan tangggung jawab mengelola Anjungan Daerah Sumatera Utara di Taman Mini Indonesia lndah, Paviliun Sumatera Utara di Jakarta Fair, serta tanah yang ada di Bandung dan Asrama Mahasiswa “Bukit Barisan” yang ada di Jogjakarta. Sedangkan urusan mess tetap berada di bawah Sub Bagian Urusan Dalam, Bagian Rumah Tangga, Biro Umum.

Perkembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang kian meningkat, ternyata menuntut pula peningkatan fungsi, koordinasi, komunikasi, dan hubungan kerja yang efektif dan efisien. Hal ini praktis meningkatkan aktivitas dan berkembang pula tugas dan fungsi unit kerja Bagian Promosi Pembangunan Daerah yang ada di Jakarta, termasuk tugas-tugas pelayanan keprotokolan dan pembinaan masyarakat Sumatera Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Jumlah staf pun telah bertambah, mencapai sekitar 30 (tiga puluh) orang.

Dalam kerangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang kian luas dan intensif tersebut, berkembang pemikiran untuk membentuk satuan kerja daerah yang otonom, yang dapat bekerja lebih efektif, lebih cepat, dan lebih tanggap, tidak lagi harus menunggu persetujuan ataupun perintah dari organisasi induknya yang berkedudukan di Sekretariat Provinsi di Medan.

Maka, berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-119/1/93 Tanggal 4 Pebruari 1993, oleh Menteri Dalam Negeri Rudini diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Perda Nomor 8 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Jakarta.

Dengan ketentuan tersebut, Bagian Promosi Pembangunan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pelaksana Daerah dengan nomenklatur Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Jakarta, yang otonom dan terpisah dari Sekretariat Daerah/Willayah. Pada pasal 5 Perda Nomor 8 Tahun 1993 tersebut diatur fungsi­ fungsi yang diemban oleh Kantor Penghubung, yaitu:

  1. Sebagai Penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Swasta di Jakarta;
  2. Melakukan pembinaan masyrakat daerah di Jakarta;
  3. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data atau informasi;
  4. Melakukan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata;
  5. Melakukan pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia lndah;
  6. Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga;
  7. Melakukan pengelolaan dan pengurusan Mess serta inventaris barang tidak bergerak lainnya.

Sejak terbitnya Kepmendagri Nomor 24 Tahun 1993 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993, maka kewenangan mengelola Anjungan Daerah Sumatera Utara di Taman Mini Indonesia Indah dan Mess di Jl. Jambu No. 29 Menteng, Jakarta Pusat serta “inventaris barang tidak bergerek lainnya” resmi menjadi tanggung jawab Kantor Penghubung Pemprop Dati I Sumatera Utara. Tidak lagi di bawah Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan Biro Umum Setwildasu.

Tampaknya, dasar pemikiran menempatkan status mess dibawah kendali Kantor Penghubung, berangkat dari pertimbangan kemudahan dalam rangka pemecahan masalah-masalah organisasi dan manajemen. Dan terutama demi memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, baik dalam penggunaan anggaran, maupun dalam usaha mendukung kelancaran tugas-tugas pelayanan dan koordinasi antar Pemda dan Pemerintah Pusat, dan sebaliknya. Perencanaan, serta penggerakan sumber daya dan dana dapat langsung dilakukan. Koordinasi kegiatan dapat segera dilaksanakan. Begitu juga fungsi pengawasan, termasuk pengawasan melekat yang dapat setiap saat dilakukan oleh Kepala Seksi yang membidangi dan Kepala Kantor sebagai pimpinan yang setiap saat berada di tempat.

Hal ini tentu berkaitan dengan faktor kesederhanaan rentang kendali (span of control) dalam kerangka pengawasan jalannya organisasi (sebagai tolok ukur pelaksanaan rencana, kinerja, dan anggaran) mess. Bahwa mess yang melayani para pejabat teras eksekutif dan legistatif, baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, tidaklah mungkin dikelola secara ad hoc, yang dilaksanakan oleh seorang “mandor” belaka – yang harus menggerakkan dan megendalikan sejumlah anggaran dan kegiatan pelayanan, sejumlah personil, dan sejumlah asset yang berharga.

Pada tahun 1997, fungsi dan kewenangan tersebut dipertegas lagi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Daerah Tingkat I Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, yaitu pada pasa 8 ayat (3), juncto Surat Kepala Biro Organisasi Depdagri Nomor 061/1005/B.OR/03 Tanggal 24 Juli 1997, yang pada point 3, menyatakan bahwa tugas pokok Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I adalah, melaksanakan kegiatan “pengelolaan Mess milik Pemerintah Daerah Tingkat I”.

Keputusan ini dibuat berdasarkan surat Menpan No. B-595/I/97 Tanggal 16 Juni 1997 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemda Tingkat I, yang menyetujui pengembangan organisasi Kantor Penghubung Pemda Tingkat I Sumatera Utara dengan penambahan 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Sub Bidang, dan menaikkan eselonnya dari eselon III B menjadi eselon III A.

Perda Nomor 2 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Propinsi Dati I Sumatera Utara mengukuhkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1997, dengan mencantumkan pada pasal 9 ayat (3) kewenangan Kantor Penghubung untuk menyelenggarakan pengelolaan Mess. Dinyatakan pula dalam alinea ketiga Penjelasan Umum Perda Nomor 2 tersebut, bahwa:

“Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, termasuk pengelolaan Anjungan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Taman Mini Indonesia lndah, Pevilyun Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Jakarta Fair, Asrama dan Tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Yogyakarta dan Bandung, maka peranan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan tuntutan pembangunan Nasional.”

Selanjutnya, pada alinea keempat, disebutkan:

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri memandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Daerah Tingkat I dengan menetapkannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.”

Penjelasan atas Pasal 9 ayat (3) pada Perda yang sama dinyatakan, bahwa: “Yang dimaksud dengan barang inventaris adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak, termasuk yang berada pada Asrama milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Yogyakarta dan Tanah yang berada di Bandung.”

Perda Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, demikian pula dengan Peraturan Gubsu Nomor 4 Tahun 2010 masih tetap menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan Mess Jl. Jambu No. 29 Jakarta menjadi bagian dari fungsi Kantor Perwakilan Jakarta. Pada Peraturan Gubsu Nomor 4 Tahun 2010 pasal 2 ayat (3) butir (k) dinyatakan, tugas Kepala Kantor adalah “Menyelenggarakan pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jakarta.”

Berbagai keputusan di atas, yang diterbitkan oleh tiga Menteri Dalam Negeri (Rudini, Yogie SM, dan Sarwan Hamid), Menpan Sarwono Kusumaatmadja, serta Gubernur R. lnal Siregar dan T. Rizal Nurdin dengan jelas menyatakan bahwa Kantor Penghubung Propinsi Dati I Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jakarta, tidak hanya berwenang dan bertanggung jawab mengelola mess di Jl. Jambu 29 Jakarta, tetapi juga tanah di Bandung, dan asrama mahasiswa “Bukit Barisan.” di Jogjakarta.

Sebelumnya mess di Jl. Jambu 29 tersebut berada di bawah Biro Umum Setwildasu. tetapi hal ini dikarenakan unit kerja yang beraktivitas di Jl. Jambu masih belum terbentuk secara formal, belum menjadi SKPD yang otonom dan berhak mengelola anggarannya sendiri. Sehingga mess yang ada di sana masih harus dinaungi oleh Biro Umum, untuk keperluan penggajian tenaga honorer dan pemeliharaan gedungnya.

Berdasarkan kronologis sejarah Pengelolaan Mess Provinsi Sumatera Utara di Jakarta ini, hendaknya proses pengalihan dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ada asset, SDA dan tugas fungsi yang harus dipertimbangkan sesuai dengan azas efisien, efektivitas dan kelayakan.