MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sedang berupaya mencari solusi permasalahan sawit di Sumut. Hal ini dilakukan mengingat komoditi ekspor non-migas kedua terbesar Indonesia ini sekarang sedang mengalami penurunan signifikan.
Sumut yang memiliki perkebunan sawit 1,2 juta Ha (terbesar kedua di Indonesia setelah Riau) menjadi salah satu prioritas Lemhanas dalam penyelesaian permasalahan. Salah satu permasalahan yang cukup krusial saat ini adalah harga yang fluktuatif.
“Kita dikenal sebagai pelopor sawit, namun saat ini masalah sawit tidak sedikit, jadi perlu kajian bagaimana membuat sawit kita sustainable (berkelanjutan). Salah satu yang menjadi permasalahan adalah harga yang kadang naik kadang turun drastis, ini tentu menyulitkan petani kita. Jadi perlu kajian-kajian bagaimana kita bisa melindungi petani ini,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina usai melakukan Fokus Group Discussion (FGD) dengan Lemhannas RI di Lantai 3 Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan, Rabu (16/9)
Selain masalah harga, permasalahan sawit yang terjadi di Sumut juga terkait produktivitas. Dengan lahan perkebunan sawit terluas kedua di Indonesia, Sumut berada di urutan kelima dalam hal produksi. Menurut keterangan Sabrina, salah satu faktornya adalah 53% perkebunan sawit di Sumut merupakan perkebunan rakyat sehingga tidak sedikit yang dikelola secara tidak profesional.
“Produktivitas lahan kita itu lebih sedikit dibandingkan daerah lain, karena lebih 50% perkebunan sawit kita itu milik rakyat. Jadi mungkin kita perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas seperti pembinaan dan pemberian bibit unggul,” terang Sabrina.
Selanjutnya Sabrina berharap kajian Lemhannas nantinya bisa memberikan manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi, apalagi di Sumut ini banyak masyarakat yang hidup dari sawit. “Kita harap kajian Lemhannas nantinya bisa menyelesaikan masalah-masalah sawit di Sumut,” tambah Sabrina.
Beberapa permasalahan lain yang juga masuk ke dalam kajian Lemhannas terkait sawit di Sumut adalah lahan, tenaga kerja, hilirisasi produk dan pemasaran. Masalah-masalah ini nantinya akan dianalisa Lemhannas dan kemudian disampaikan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan.
“Kita datang langsung ke sini untuk mendapat gambaran riil permasalahan yang sebenarnya, sehingga kebijakan yang diambil nantinya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Disini kami mendatangi akademisi, masyarakat, pengusaha dan stakeholder lainnya. Hasil kajian ini nantinya akan kita sampaikan kepada Presiden,” kata Direktur Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam Kedeputian Pengkajian Lemhannas RI Brigjen TNI Ramses Lumban Tobing.
Ramses juga menambahkan akan menghimpun berbagai informasi yang didapat dari berbagai daerah di Indonesia. Data tersebut kemudian dikaji dan dianalisa oleh Lemhannas untuk menelurkan kebijakan yang bisa mengakomodasi semua stakeholder.
“Maret itu kami sudah ke Kaltim dan beberapa swasta disana sudah mengelola dengan baik sawit dari hulu ke hilir. Ini kita kaji, sehingga nanti ketemu kebijakan yang mengakomodasi semua stakeholder termasuk harga. Kita produsen terbesar, tetapi tidak bisa mengendalikan harga. Kita coba menggali apa permasalahannya,” tambah Ramses.
Pada FGD yang dipimpin R Sabrina ini juga hadir Tenaga Ahli Pengkajian Bidang Politik Lemhannas RI Mayjen TNI Gunung Iskandar, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof Reni Mayerni, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Jana Tjahjana Anggadireja, Dirut Bank Sumut Budi Utomo, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Arief Sudarto Trinogroho, Plt Kaban Kesbangpol Sumut Hendra Dermawan Siregar dan Plt Kepala Dinas Perkebunan Nazli.**
#GerakanSumutPakaiMasker
#HumasProvsu
#BadanPenghubungDaerahProvsu