Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengaplikasikan 6 strategi extraordinary (luar biasa). Tujuannya untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut memprediksi pertumbuhan perekonomian Sumut pada triwulan II hanya tumbuh 1,3% hingga 1,7% karena wabah Covid-19. Karena itu, menurut Edy Rahmayadi perlu langkah yang tidak konvensional agar perekonomian di Sumut tidak menurun drastis.
“Hasil diskusi saya dengan Kepala BI, kita perlu pertumbuhan ekonomi 3% agar tidak masuk ke skenario berat. Karena itu kita butuh langkah extraordinary untuk bisa mencapai itu dan tentunya juga kerja keras yang juga tidak biasa,” kata Edy Rahmayadi, saat rapat evaluasi bersama seluruh OPD Pemprov Sumut di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (17/7).
Keenam langkah extraordinary yang dimaksud adalah pra kondisi, 3T (test, tracing dan tretment), prioritas sektor, percepatan daya serap APBD, revitalisasi UMKM dan konsolidasi gugus tugas. Untuk pra-kondisi Edy Rahmayadi meminta kepada OPD terkait agar sosialisasi, edukasi dan simulasi protokol kesehatan diperkuat. Sedangkan untuk 3T, dia meminta agar seluruh kebijakan didasarkan pada data dan fakta Rt (angka penambahan kasus setelah berbagai intervensi) dan R0 (angka pertambahan kasus tanpa adanya intervensi), dan untuk prioritas sektor ditekankan pada pertanian dan peternakan.
Salah satu bagian yang mendapat banyak penekanan dari Gubernur adalah percepatan daya serap APBD. Edy Rahmayadi meminta kepada seluruh OPD agar mempercepat proses pencairan dana proyek fisik ataupun jasa. Dengan begitu, harapannya perputaran uang di masyarakat semakin meningkat.
“Percepat proses pencairan dana baik proyek fisik atau jasa, jadi perputaran uang di masyarakat kita meningkat dan itu akan membantu perekonomian masyarakat kita. Tetapi, tentunya tidak melanggar ketentuan yang ada. Berarti yang perlu ditingkatkan adalah kinerja kita. Kita bekerja lebih cepat, lebih gigih dan mungkin lebih lama waktunya dari yang biasa,” tegas Edy Rahmayadi.
Selain itu, Edy Rahmayadi juga meminta kepada para OPD terutama Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendorong UMKM yang ada di Sumut. Edy meminta agar UMKM bisa menjadi suplier Alat Pelindung Diri (APD), alat kesehatan atau lainnya yang dibutuhkan GTPP Covid-19 Sumut.
“Kepada Dinas Koperasi dan UMKM tolong UMKM kita dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan gugus tugas seperti masker, alat cuci tangan, APD atau yang lainnya. Bila perlu beli masker banyak dari UMKM dan kita bagi-bagikan kepada masyarakat biar mereka ini terbantu,” kata Edy Rahmayadi.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina menambahkan dia akan mendorong masing-masing OPD untuk menyelesaikan penghambat mereka agar bisa meningkatkan penyerapan APBD. Beberapa penghambat yang banyak ditemukan di OPD menurutnya adalah terkait kontrak dengan penyedia jasa atau kontraktor.
“Ada beberapa OPD memang yang terhambat penyerapan APBD-nya bukan karena ada masalah, tetapi karena ketentuan kontrak yang sebelumnya sudah disepakati. Walau begitu kita akan tetap berupaya untuk mempercepat semua proses agar penyerapan APBD kita meningkat dan perputaran uang di masyarakat juga meningkat,” ujar Sabrina.**
#humasprovsu
#badanpenghubungdaerahprovsu