MEDAN – 1/12, Kemiskinan adalah fenomena multidimensional. Karena itu, masalah kemiskinan harus didekati dalam berbagai aspek, termasuk di antaranya aspek gender. Pemberdayaan dan partisipasi perempuan perlu terus didorong, dengan harapan bisa membantu selesaikan masalah kemiskinan.
Hal ini diutarakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina saat membuka Diskusi Tematik Perempuan dan Kemiskinan di Provinsi Sumut Tahun 2019, di Lili Meeting Room, lantai 1 Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo, Medan, Sabtu (30/11).
Diskusi dihadiri puluhan peserta mewakili Dinas PPPA Sumut dan Medan, Ormas Perempuan, akademisi, dan pelaku usaha. Turut hadir sebagai pembicara yakni Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Pribudiarta Nur Sitepu, Staf Ahli Menteri PPPA RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan Titi Eko Rahayu, Kepala Dinas PPPA Sumut Nurlela, Akademisi Prof Ritha F Dhalimunthe, dan mewakili Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut.
“Sudah banyak penelitian yang menyebut bahwa meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi perempuan khususnya di sektor ekonomi bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Ibu rumah tangga yang bekerja misalnya bisa membantu bapak memenuhi kebutuhan atau belanja dasar keluarga,” ujar Sabrina.
Pemberdayaan ini, kata Sabrina, harus diiringi dengan membantu para perempuan mengakses wadah dan ruang untuk meningkatkan kemampuan diri. Sehingga, dirinya memiliki keahlian yang ditawarkan untuk bisa berdaya dan mandiri. “Untuk itu, di sini perlu kita diskusikan bersama, solusi-solusi yang bersifat aplikatif di lapangan,” tuturnya.
Sabrina menilai ada dua hal mendasar masalah pemberdayaan perempuan. Pertama yaitu terkait lemahnya akses perempuan terhadap institusi keuangan formal. Kedua yaitu lemahnya suara perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional, dan daerah. “Mudah-mudahan lewat diskusi ini, hal mendasar ini bisa kita bahas dan selesaikan. Mari kita ikuti diskusi ini dengan seriusa,” ajak Sabrina, saat membuka diskusi secara resmi.
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan bahwa menurut data indeks pemberdayaan gender, peran perempuan di sektor publik akan terus meningkat. Pada tahun 2024, diproyeksikan tenaga kerja profesional perempuan akan mencapai 48.7 persen. “Artinya sumbangan pendapatan perempuan akan meningkat mencapai 40 persen,” katanya.
Ada banyak peluang dan ruang bagi perempuan untuk bekerja tanpa meninggalkan urusan domestiknya di era industri 4.0 saat ini. Bekerja di rumah melalui komputer bisa memberikan penghasilan. “Untuk itu, saat in iyang perlu juga kita bahas dalam diskusi ini adalah peningkatan kapablitas perempuan di era digital,” pesan Pribudiarta.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri PPPA RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan Titi Eko Rahayu menyebut bahwa diskusi tematik di Sumut ini merupakan diskusi ketiga yang lakukan Kementerian PPPA setelah terlaksana di Yogyakarta dan Jawa Timur. Harapannya, untuk memperoleh masukan, rekomendasi, serta solusi terkait masalah penanggulangan kemiskinan yang peka gender.
“Karena penelitian menyebutkan bahwa 70 persen penduduk miskin itu adalah perempuan. Menteri perekonomian kita tahun 2018 menyebut bahwa penduduk miskin Indonesia 60 persen itu adalah perempuan, mudah-mudahan upaya kita lewat diskusi tematik ini bisa mengubah situasi tersebut,” harapnya.**