MEDAN – 27/11, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan produktif harus didukung dengan implementasi pembangunan kesehatan dan gizi yang baik. Sedari dini, bahkan sejak bayi berada dalam kandungan, asupan nutrisi harus diperhatikan. Sehingga, potensi terkena gizi buruk, stunting, dan lainnya bisa teratasi.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina saat membuka Rapat Kunjungan Pemantauan Evaluasi dan Kebijakan Perekonomian dan Kesra, di Ruang Rapat Kaharuddin Nasution, Lantai 8, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (27/11).
Hadir di antaranya Staf Ahli Sekretaris Kabinet (Setkab) RI Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Maelani Amperawan selaku Ketua Rombongan Tim Monitoring dan Evaluasi Setkab. Beberapa isu strategis kesehatan yang dibahas dalam rapat di antaranya angka kematian ibu, bayi, kekurangan gizi, dan stunting.
“Kesehatan ibu dan bayi ini menjadi prioritas, karena kalau ibu sudah memiliki kesehatan yang baik dan kesadaran terhadap gizi maka ia akan merawat bayinya dengan benar. Dan kalau dari bayi sudah bagus mudah-mudahan sehat dan terhindar dari penyakit serius hingga dewasa,” katanya.
Sabrina kemudian mengucapkan selamat datang kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Setkab. Katanya, Pemprov Sumut akan memberikan dukungan khususnya dalam hal menyajikan dan memberikan kelengkapan data implementasi pembangunan kesehatan dan gizi di Sumut.
Kepada para OPD Pemprov, Sabrina berpesan bahwa isu kesehatan dan gizi bukan hanya pekerjaan Dinas Kesehatan semata, tetapi melibatkan OPD lainnya. Justru tanpa dinas lainnya, tujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang baik sulit terwujud. “Misalnya perihal gizi, dinas pertanian juga terlibat menyediakan komoditas pangan unggul, dan dinas-dinas lainnya,” ucap Sabrina.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Ridesman Nasution memaparkan isu-isu strategis kesehatan dan gizi di Sumut, langkah dan program yang telah diambil. “Jumlah kematian ibu di Sumut pengalami penurunan. Tahun 2016 sebanyak 240 kasus, Tahun 2017 menjadi 194 kasus, dan 2018 sebanyak 186 kasus. Kematian bayi yakni 863 kasus (2016), naik 930 kasus (2017), dan kembali turun menjadi 718 kasus (2018). Mudah-mudahan untuk 2019 juga turun,” katanya.
Kemudian, Ridesman beralih membahas soal kekurangan gizi. Banyak penyakit yang diakibatkan kurang gizi, salah satunya stunting. Salah satu isu prioritas kesehatan di Sumut yang harus segera ditekan. Untuk tahun 2016 prevalansi stunting di Sumut untuk balita di bawah dua tahun yakni 19,1 %, meningkat menjadi 20,2 % pada tahun 2017, dan 32,2 % pada tahun 2018.
Sebelumnya, Staf Ahli Setkab RI Bidang Perekonomian dan Kesra Maelani Amperawan membenarkan sambutan Sekda Sabrina bahwa kesehatan mempengaruhi kualitas dan produktivitas SDM. Untuk itu lah, kehadiran dirinya dan tim bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sinergitas kebijakan program dan pembangunan pusat khususnya di bidang kesehatan berdampak di Sumut.
“Dengan melihat dan mengevaluasi kebijakan serta program pembangunan kesehatan, dan bagaimana hal ini nantinya berdampak pada kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan. Hasil Monev ke daerah-daerah ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kami kepada presiden, di mana salah satunya arahan presiden adalah menyelesaikan masalah stunting,” papar Maelani.
Rapat berlangsung dengan model diskusi. Seluruh pihak terkait termasuk dinas-dinas lain di lingkungan Pemprov, Ikatan dokter, BPS, organisasi kesehatan memberikan suara, baik masukan, kritik, dan sekadar berbagi informasi. Rapat ditutup dengan permintaan agar setiap OPD terkait menyusun kelengkapan data, program, dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang perwujudan kesehatan dan peningkatan gizi di Sumut.*