Medan, 29/5 – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersilaturahmi dengan ratusan nelayan di Aula Raja Inal Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No 30 Medan, Selasa (28/5). Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Gubernur mendengarkan keluhan-keluhan sekaligus memberikan motivasi bagi para nelayan.
“Kita patut bersyukur memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi yang luar biasa. Jangan kita sia-siakan ini. Kejayaan dan kekuatan kita sebagai negara maritim harus kita kembalikan. Caranya ya dimulai dengan kalian para nelayan,” ujar Gubernur.
Edy kemudian menceritakan kisah tentang para nelayan di Belanda. Di sana, kata Edy, nelayan memiliki kehidupan yang sangat sejahtera. Sama halnya seperti para petani di Jepang. Mereka pada umumnya memiliki mobil dan peralatan yang canggih untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.
Edy menyayangkan kondisi seperti di kedua negara tersebut, belum bisa terlaksana di Indonesia khususnya di Sumut. “Untuk itu, Saya mau Bapak dan Ibu harus semangat. Saling percaya kita, mudah-mudahan akan saya benahi semua ini. Apalagi, nelayan juga merupakan salah satu kelompok prioritas yang ingin saya sejahterakan. Nelayan dan Petani di luar negeri sudah maju, kita masih ribut soal pukat, malu lah kita,” tutur Edy.
Selanjutnya, Edy pun mengajak para nelayan berdialog dan memberikan kesempatan pada mereka menyapaikan kendala yang menghambat dan mempersulit pekerjaan mereka. Salah satunya terkait tidak tegasnya pelaksanaan Permen KP Nomor 71 tahun 2016 di lapangan tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI.
Menjawab keluhan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut Mulyadi Simatupang menyampaikan bahwa dirinya bersama dengan Gubernur Edy Rahmayadi dan seluruh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota telah merapatkan hal tersebut beberapa waktu yang lalu.
“Salah satu solusi untuk hal tersebut adalah mulai tahun ini kita akan mengadakan kapal pengawasan untuk mengontrol pelaksanaan Permen KP Nomor 71 tahun 2016 di lapangan. Kemudian, kita juga akan memberikan bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan yang terdampak Permen Nomor 71,” jelas Mulyadi.
Berikutnya, Mulyadi juga menjelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut telah bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Sumut untuk menyediakan lahan untuk pos-pos pengawasan melalui hibah tanah.
Diskusi terus berlanjut dua arah antara para nelayan dan Pemprov Sumut. Selain itu, turut hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota se Sumut, mewakili Direktorat Jenderal Bea Cukai, Ditpolair Poldasu, Angkatan Laut, Lantamal I Belawan, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan, dan lainnya.
Para nelayan tampak puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan untuk keluhan-keluhan yang telah mereka sampaikan. Selain keluhan, para nelayan juga memberikan masukan-masukan kepada Pemprov Sumut yang dipastikan oleh Gubernur akan ditindaklanjuti segera.
Selain diisi dengan dialog dan diskusi, acara silaturami juga dirangkai dengan acara buka puasa bersama, makan malam, dan salat berjamaah. Kemudian, dilanjutkan dengan acara ramah tamah.**
(Humas Provsu)-(Riva)