Medan, 13/5 – Infrastruktur jalan sangat penting bagi pembangunan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Karena itu, pembangunan dan pemantapan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut saat ini.
“Jika diibaratkan sebagai anatomi tubuh, maka infrastruktur jalan atau lalu lintas merupakan urat nadi. Apabila urat nadi tidak berfungsi, maka terhenti pula proses pembangunan. Untuk itu, kita Pemprov Sumut sangat fokus dengan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Harus lebih baik, harus ada peningkatan,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah ketika memimpin Rapat Koordinasi bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk mengkaji pemantapan infrastruktur jalan Sumut, di ruang rapat FL Tobing lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No 30 Medan, Senin (13/5).
Wagub mengatakan, tujuan utama diadakannya rapat koordinasi ini adalah untuk membangun sinergi dengan berbagai pihak dan mengetahui kondisi jalan, khususnya jalan lintas Sumut, yang telah dikaji oleh BBPJN. “Jalan itu kan ada wewenang nasional, ada wewenag provinsi, kabupaten/kota, maka di rapat ini kita mau koordinasikan supaya ke depan pembangunan itu sejalan dan terarah, mana daerah-daerah prioritas dan juga daerah-daerah yang perlu koordinasi dengan kabupaten/kota dan provinsi. Kemudian nantinya untuk dibawa ke pusat,” jelasnya.
Salah satu masalah yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah terhambatnya proses pelebaran jalan akibat ada tiang listrik atau pipa telekomunikasi di sekitar jalan. Wagub kemudian mengingatkan mengapa sinergi sangat penting dalam proses pembangunan. “Artinya, kita jangan jalan masing-masing. Tapi komunikasi, sehingga jangan nanti kita baru pasang tiang listrik harus bongkar lagi karena mau bangun jalan. Tidak efektif kerja kita,” ujarnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumut Effendy Pohan menyampaikan, kondisi ruas jalan provinsi Sumut untuk tahun 2013-2018 telah mencapai kondisi yang mantap hingga 88,09% yakni seluas 2.685,42 km, sedangkan yang belum mantap yakni 11,91% atau setara 363,08 km. Dengan total ruas jalan 3.048,50 km.
Kepala BBPJN II Medan Selamet Rasidi juga memaparkan kondisi jalan nasional di Sumut. Katanya, panjang jalan nasional di Sumut 2.632,22 km. “Untuk semester II tahun 2018, kondisi baik sudah 38,87%, sedang 52,39%, rusak ringan 7,1%, dan rusak berat 1,54%,” jelasnya.
Dijelaskan Selamet, ada dua hal yang menghambat upaya pemantapan jalan nasional di Sumut yakni permasalahan lahan dan utilitas. “Permasalahan lahan ini, kita butuh kepala daerah untuk koordinasi. Sedangkan utilitas menyangkut tiang listrik, kabel optik telekomunikasi, dan pipa air,” paparnya.
Rapat ditutup dengan kesimpulan bahwa akan ada rapat koordinasi lanjutan yang menghadirkan seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk memberikan paparan secara lengkap terkait kondisi dan permasalah jalan di tiap kabupaten/kota. Sehingga, nantinya diketahui daerah mana saja yang perlu untuk segera diprioritaskan penanganannya. Selain itu, keberadaan tiang, kabel optik, dan pipa air juga diharapkan segera dikomunikasikan dengan BUMN atau BUMD terkait.
Turut hadir pada rapat itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Fachruddin, Bupati Simalungun JR Saragih, Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Walikota Siantar Hefriansyah, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat, mewakili Bupati Tapanuli Tengah yakni Kepala Dinas PUPR Tapteng Johannes H, mewakili PDAM Tirtanadi Vanrou Simbolon, mewakili PLN Medan Hasudungan Siahaan, dan OPD Pemprov Sumut.**
(Humas Provsu)-(Riva)