MEDAN, 1/11 – Angka inflasi Sumatera Utara (Sumut) per Oktober 2022 pada posisi 5,66%, atau berada di bawah rata-rata nasional 6,71%. Angka tersebut turun 0,51% atau deflasi dari periode September 2022 (bulan sebelumnya).
Penyebabnya diperkirakan karena dorongan program operasi pasar (pasar murah) dan ketahanan pangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Untuk itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pun berpesan agar program ketahanan pangan yang sudah berjalan tetap dijaga.
Demikian disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait, terkait inflasi di Sumut, Selasa (1/11). “Jadi imbauan Bapak Gubernur kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengendalikan inflasi melalui program pasar murah (operasi pasar), termasuk membagikan bibit untuk beberapa komoditas tanaman pangan. Ini salah satu juga yang mempengaruhi kondisi inflasi sehingga kita bisa deflasi pada bulan ini,” kata Naslindo.
Tingkat inflasi tahunan di Sumut katanya, sudah turun. Dari yang sebelumnya berada di atas nasional, kini posisinya di bawah angka rata-rata secara keseluruhan. “Jadi dari bulan September lalu, kita itu sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam rangka mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Sementara terkait pengaruh inflasi sendiri, katanya, harga bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi penyebabnya. Termasuk juga kurangnya pasokan ikan akibat nelayan tak melaut karena cuaca buruk, serta bawang merah.
Sedangkan penyumbang deflasi di Sumut, katanya, ada beberapa faktor, seperti mekanisme pasar untuk minyak goreng yang sempat mengalami kenaikan harga akibat kelangkaan. Termasuk juga cabai merah, cabai rawit dan tomat yang saat ini sedang masa panen besar. Sehingga pasokan cukup banyak di pasaran, dan harga turun.
Sedangkan terkait penurunan harga sejumlah komoditas tersebut, katanya, Gubernur sudah mencanangkan program seperti mengatur pola tanam menggunakan aplikasi khusus. Juga merancang kontrak dengan petani agar harga stabil, baik saat paceklik maupun panen raya.
“Kemudian Pemprov Sumut juga sudah menjajaki kerja sama antardaerah (provinsi) yang defisit sepeti Riau, Babel, Kepri yang memungkinkan kita nanti mengerahkan komoditas kita untuk bisa diserap di sana. Ini sedang kita lakukan,” sebutnya.
Namun lanjut, Naslindo, masih ada tantangan untuk dua bulan berikutnya, yakni November dan Desember 2022. Terlebih menjelang momentum hari besar keagamaan, Natal dan Tahun Baru. Sebab biasanya konsumsi meningkat, banyaknya masyarakat yang berlibur ke tempat wisata, atau mudik menggunakan tiket pesawat yang kemungkinan harganya naik.
“Tentu kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota untuk bisa menjaga dari sisi ekonomi, khususnya ketersediaan bahan pokok ini menjelang akhir tahun bisa cukup,” jelasnya.
Dengan begitu, kata Naslindo, sebagaimana pesan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, inflasi harus dapat terkendali. Setidaknya berada di bawah rata-rata nasional, mengingat faktor daya beli masyarakat, khsusnya berpenghasilan rendah terhadap sejumlah kebutuhan pokok.
“Jadi Bapak Gubernur, selalu dalam rapat pengendalin inflasi mengarahkan agar ketahanan pangan itu bisa kita wujudkan dengan memberikan berbagai program di sektor pertanian, juga mendorong sektor ril melalui pembiayaan KUR,” katanya.
Pemprov Sumut sendiri, katanya, juga menerjemahkan upaya pengendalian inflasi melalui dinas terkait, bersama pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan seperti Bulog, OJK dan BI yang juha punya peran penting.**
#BerAKHLAK
#DiskominfoProvsu
#BadanPenghubungDaerahProvsu