Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) segera menyiapkan Rencana Induk Pengembangan Geopark Kaldera Toba setelah ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark (UGG), sehingga perencanaan pengembangan di kawasan Geopark Kaldera Toba bisa terintegrasi satu sama lain.
Untuk itu, Pemprov mengajak semua pihak termasuk pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba, masyarakat dan berbagai pihak lainnya untuk bersama-sama menggodok rencana tersebut. “Kami harap kepada semua pihak yang terlibat agar melaksanakan pengembangan di tempat itu,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada rapat persiapan pengembangan Kaldera Toba pasca penetapannya sebagai Unesco Global Geopark secara virtual di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Jalan Teuku Daud Medan, Selasa (28/7).
Dijelaskannya, rencana induk tersebut melingkupi pengembangan keterpaduan perwilayahan pariwisata dan geopark, pengembangan keragaman geologi hayati dan budaya sebagai daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas fasilitas pariwisata dan prasarana umum pendukung geopark, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif investasi di geopark dan kelembagaan kepariwisataan, serta pemasaran geopark sebagai destinasi pariwisata.
Apalagi periode evaluasi status Kaldera Toba sebagai UGG diberikan selama 4 tahun. Validasi pertama akan berlangsung bulan Mei dan Agustus 2024. “Oleh karena itu, keberadaan kita sebagai anggota UGG dapat kita pertahankan demi nama baik Indonesia, khususnya Sumatera Utara, dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Geopark Kaldera Toba,” ujarnya.
Selain itu, setiap pihak terkait harus melaksanakan 6 rekomendasi Unesco Global Geopark. Antara lain, meningkatkan pendidikan/pelatihan kepada pelaku usaha pariwisata dan masyarakat di Kaldera Toba, peningkatan sinergi dengan institusi/lembaga/pelaku di kawasan tersebut. Selanjutnya mengikuti konferensi dan aktifitas Global Geopark Network Unesco.
Kemudian, melakukan pengembangan edukasi interaktif siswa sekolah di Toba Kaldera Unesco Global Geopark. Meningkatkan strategi aktivitas mitigasi bencana dan perubahan iklim di Toba Kaldera Unesco Global Geopark dan meningkatkan jejaring anggota Unesco Global Geopark di dunia dalam hal penelitian/Konservasi dan Promosi. “Kita harus mempedomani 6 rekomendasi tersebut,” paparnya.
Usai rapat, Sabrina menyampaikan, rencana induk pengembangan destinasi wisata Danau Toba sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Apalagi Danau Toba masuk ke dalam destinasi super prioritas nasional. Namun lantaran ditetapkan sebagai anggota UGG, perlu disusun rencana yang terintegrasi dengan UGG.
“Jadi rencana sudah ada, dengan ditetapkannya Kaldera Toba sebagai anggota UGG, perlu adanya integrasi dengan UGG. Kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk itu, makanya kita susun rencana induk supaya bisa jadi pedoman setiap pihak dalam pengembanganya,” kata Sabrina.
Kepala Dinas Pariwisata Sumut Ria Telaumbanua memaparkan beberapa sasaran pengebangan geopark yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata. Di antaranya peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dan kabupaten. Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan lama tinggal wisatawan dan pengeluaran wisatawan selama kunjungan.
“Pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata selain ditujukan untuk mendorong upaya konservasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan budaya, juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah melalui upaya pemberdayaan masyarakat, sesuai tiga pilar pengembangan geopark yakni konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Ria.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sumut Viktor Silaen mengusulkan rencana induk yang akan disusun tersebut dimasukkan ke dalam rencana induk wisata Sumut secara keseluruhan, sehingga 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut bisa memberi masukan terkait hal itu.
“Artinya biarlah Danau Toba sebagai pintu masuknya. Jadi kalau boleh ini minta masukan dari 33 kabupaten/kota. Sehingga ini bisa kita buat rencana pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan dan terukur,” ujarnya.
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan mengatakan Danau Toba tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya diperlukan konektivitas dari daerah sekitar kawasan Danau Toba. Karena itu perencanaan pengembangan Kaldera Toba dijadikan satu bagian dari perencanaan Sumut secara keseluruhan.
“Berarti kita harus membuat percepatan pembangunan extraordinary. Perencanaan Sumut itu satu bagian dengan Danau Toba. Harus ada konektivitas, itu penting sekali jadi bagian yang tidak terpisahkan dari Danau Toba,” ujar Nikson.
Turut hadir Dirut BPODT Arie Prasetyo, General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) Hidayati, Koordinator Kelompok Pakar BPGKT RE Nainggolan, Pemerintah Kabupaten kawasan Kaldera Toba, organisasi di bidang kepariwisataan, serta OPD Pemprov Sumut. **
#humasprovsu
#badanpenghubungdaerahprovsu