MEDAN – Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerukan kepada pemerintah kabupaten/kota, para pelaku industri dan seluruh masyarakat Sumut untuk terlibat langsung dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari pelaksanaan protokol penanganan Covid-19, tidak melakukan PHK, menjaga stabilitas ekonomi hingga imbauan pola hidup sehat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman 41 Medan, Kamis (26/3). Kepada Pemkab/Pemko, Gubernur menyerukan segera melakukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
“Lakukan pemetaan kegiatan dan prioritaskan kepada penanganan isu Covid-19 dengan tetap mempertahankan kestabilan ekonomi masyarakat,” kata Gubernur.
Kemudian, lima protokol penanganan Covid-19 harus diterapkan sepenuhnya, yakni kesehatan, komunikasi publik, transportasi dan area publik, institusi pendidikan, dan menjaga pintu masuk ke wilayah Sumut.
Memangkas anggaran kegiatan-kegiatan APBD tahun anggaran 2020 yang manfaatnya tidak langsung menyentuh kepada masyarakat serta tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah ataupun ke luar negeri. “Juga menunda seluruh kegiatan berupa rapat-rapat atau pertemuan yang mengahdirkan banyak peserta,” kata Edy Rahmayadi.
Selanjutnya, kata Edy, Pemkab/Pemko juga diminta meniadakan kegiatan yang menghadirkan orang banyak dan aktivitas yang mengundang keramaian kecuali pasar atau rumah makan dan apotik serta sarana pemeliharan kesehatan.
Gubernur mengimbau kepada instansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, terutama sektor pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, kelautan dan perikanan dan pengelola dana desa agar mengutamakan program padat karya dalam rangka membantu masyarakat, terutama para pekerja harian, petani, buruh tani dan nelayan. “Namun tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak aman,” ujarnya.
Kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah, Gubernur menyerukan agar dapat menjamin ketersediaan bahan pokok, menjaga kestabilan harga dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani. “Saya juga instruksikan agar jangan sampai ada yang melakukan penimbunan barang yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga. Kami akan tindak tegas jika menemukan para penimbun atau spekulan harga,” kata Gubernur.
Untuk sekolah, Gubernur menyerukan instansi pendidikan, mulai dari sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk melakukan belajar di rumah dengan sistem jaringan (daring). Selanjutnya, mengatur sistem kerja perkantoran baik swasta maupun pemerintah melalui sistem kerja dari rumah. Bahkan ASN di lingkungan Pemprov Sumut hari ini sudah mulai bekerja dari rumah selama dua pekan.
Percepat realisasi rencana belanja daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Kepada Bulog diminta agar dapat menjaga stok bahan pangan utama cukup sampai 6 bulan ke depan terutama beras.
Selain itu, Gubernur juga mengimbau kepada pelaku industri dan masyarakat di Sumut agar menerapkan social distancing dan phsycal distancing, menjaga jarak fisik antar manusia serta hidup sehat.
Kemudian perusahaan juga diimbau untuk memberlakukan sistem bekerja dari rumah kepada para pekerjanya. Termasuk instansi pemerintah dan swasta. “Bagi kalangan industri untuk memberlakukan sistem bekerja bergiliran semaksimal mungkin dengan tetap memberikan hak pekerja dan jangan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penghentian kontrak kerja,” kata Gubernur.
Sementara itu, untuk sektor UMKM dan pekerja sektor informal seperti transportasi online, Gubernur mengharapkan agar dapat memanfaatkan kebijakan penundaan cicilan UMKM dan transportasi online yang diberikan pemerintah pusat serta mendorong masyarakat untuk membeli produk UMKM dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi atau mengunakan aplikasi belanja, sehingga mengurangi pertemuan langsung namun dengan tetap menjaga kewaspadaan.
“Mari kita memanfaatkan media tersebut sebagai jalan membantu UMKM dan pekerja sektor informal kita dengan tetap membeli produk yang dihasilkan,” kata Gubernur.
Pemerintah pusat juga telah mengambil langkah-langkah untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan tambahan bantuan uang tunai kepada masyarakat tidak mampu. Namun, Gubernur mengajak para pengusaha dan masyarakat yang berkemampuan lebih untuk membantu masyarakat yang kekurangan.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan bahwa tenaga medis seperti dokter dan perawat adalah garda terdepan penanganan covid-19. Para pengusaha dan masyarakat berkemampuan juga diharapkan dapat memberi dukungan berupa donasi untuk membantu penyediaan peralatan pendukung untuk dokter dan tenaga medis yang berjuang di garda terdepan.
“Mari kita ulurkan tangan saling bantu untuk mengatasi kondisi ini melalui donasi dan bantuan lainnya,” seru Gubernur.
Tidak lupa, Gubernur sekali lagi mengingatkan agar masyarakat mematuhi imabuan agar tetap di rumah. Mengingatkan Indonesia agar tidak seperti Italia yang saat ini jumlah kasusnya sudah banyak. Untuk itu masyarakat harus disiplin mematuhi imbauan tersebut sehingga Covid-19 tidak menyebar lebih luas lagi.
Hingga saat ini, Pemprov Sumut bersama Pemerintah kabupaten/kota telah menyiagakan 206 rumah sakit di seluruh Sumut. Namun ada rumah sakit yang dijadikan rujukan utama antaranya RS RSUP Haji Adam Malik, RSUD Kabanjahe, RSUD Djasamen Saragih, RSUD Tarutung dan RSUD Padangsidimpuan.
Pemprov Sumut juga telah menyiagakan beberapa rumah sakit evakuasi setelah RS rujukan utama, diantaranya RS GL Tobing, RS Marta Friska, RS Sari Mutiara, RS Haji Medan. Selain rumah sakit, gedung milik Pemprov Sumut dan instansi lain juga ikut disiapkan, yakni Wisma Atlet Jalan Pancing Deliserdang, Gedung Diklat BPSDM Sumut, Sekolah Polisi Negara Sampali dan asrama haji Medan. “Total ruang yang disiapkan ada 1000 kamar,” ujar Gubernur.
#humasprovsu
#badanpenghubungdaerahprovsu