Medan, 15/2 – Pilar-pilar sosial diharapkan mampu memberikan dukungan dan kontribusi yang nyata kepada masyarakat Sumatera Utara (Sumut), terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Karena itu, sebagai ujung tombak kesejahteraan masyarakat, juga harus menjaga kekompakan dan berkoordinasi.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Sabrina yang mewakili Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi pada acara peningkatan Kapasitas Pilar-pilar Sosial sebagai Mitra Pemerintah dalam Pembangunan Nasional, Kamis (14/2) di LE Polonia Hotel dan Convention, Jalan Jendral Sudirman Medan. “Sebagai pilar-pilar kesejahteraan sosial juga diharapkan tetap menjaga kekompakan dalam berkoordinasi, sehingga pilar-pilar sosial yang ada di Provinsi Sumut tetap solid,” ujarnya.
Selain itu, katanya, tantangan dan rintangan dalam menjalankan tugas dan fungsi semakin berat, oleh sebab itu kapasitas para pilar sosial harus terus ditingkatkan, sehingga dapat menjawab tantangan dan rintangan tersebut. “Untuk itu saya mewakili Pemprovsu mengharapkan kepada para pilar sosial tetap berkoordinasi dengan pemerintah, kabupaten/kota bahkan pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa,” jelasnya.
Sebagai dukungan terhadap pilar-pilar sosial dalam menjalankan peran dan fungsinya, Pemprovsu juga telah melaksanakan berbagai terobosan. ” Pemprovsu sudah memberi dukungan kepada pendamping PKH, dengan memberikan 473 unit sepeda motor dan 1 unit mobil. Dukungan yang diberikan kepada pilar-pilar sosial semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut yang bermartabat,”paparnya.
Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sepedapat dengan Pemprovsu, bahwa keberadaan pilar-pilar sosial sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mensos juga mengapresiasi respons Pemprovsu dan Pemko Medan atas program Kemensos.
Kepedulian Walikota Medan kepada masyarakat Kota Medan, lanjutnya, menunjukkan implementasi demokrasi yang tidak hanya dalam bentuk demokrasi politik, namun juga memperlihatkan bahwa demokrasi bisa ditunjukkan melalui bidang sosial berupa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat tanpa terkecuali.
Dikatakannya, pilar-pilar sosial ini sama halnya para relawan dan yang bersedia bekerja demi masyarakat. Mulai dari penanganan bencana alam hingga membantu menanggulangi kemiskinan.
“Selain sebagai ujung tombak di bidang sosial, para pilar sosial juga harus semakin meningkatkan kesetiakawanan sosial yang perlu dilestarikan, karena kesetiakawanan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mensos.
Disebutkannya, saat ini angka kemiskinan mencapai 9,66 persen dan merupakan sejarah bagi Indonesia dengan mencatat angka kemiskinan satu digit. “Saat ini kita tengah bersama-sama berjuang mengatasi masalah kemiskinan, dan hasilnya sudah nampak dari angka kemiskinan yang mencapai 9,66 persen. Pencapaian penurunan angka kemiskinan tersebut tentunya bukan kebetulan atau tidak terencanakan, namun merupakan upaya yang terencana dan dilaksanakan secara sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan stakeholder-stakeholder lainnya,” kata Agus.
Banyak faktor yang mendukung penurunan angka kemiskinan, salah satunya melalui kontribusi pelaksanaan program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. “Program-program pemerintah yang terstruktur seperti program Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan program lainnya,” katanya.
Turut hadir pada acara tersebut Kadis Sosial Provsu Rajali, Anggota DPR RI Mutia Hafiz, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution. Serta perwakilan pilar-pilar sosial, yakni Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSM). **
(Humas Provsu)-(Riva)